Mahasiswa Gelar Mimbar Demokrasi di ISI Jogja Tolak Politik Dinasti

Ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jaga Demokrasi menggelar Mimbar Demokrasi bertajuk 'Mahasiswa Bersama Rakyat Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM' di Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Jogja, Bantul. Semua itu sebagai bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia.

Pantauan detikJogja, tampak ratusan orang memadati depan concert hall ISI Jogja, bahkan beberapa peserta menutupi mukanya dengan gambar mantan Ketua MK Anwar Usman dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang disilang merah. Selanjutnya, tampak pula teaterikal yang mempertontonkan bagaimana politik dinasti hingga politik uang masih terjadi di Indonesia.

Koordinator Umum Aliansi Jaga Demokrasi, Muhammad Suhud mengatakan, mimbar demokrasi ini sebagai bentuk keresahan bersama, khususnya mahasiswa dan masyarakat umum yang ada di Jogja atas isu-isu publik. Di mana salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas umur Capres-cawapres.

"Kemudian, putusan MK menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi kemunduran demokrasi yang perlu kita kroscek terus menerus sebagai sipil maupun mahasiswa," katanya kepada wartawan di Kampus ISI, Sewon, Bantul, Kamis (23/11/2023) sore.

Suhud mengklaim, mimbar demokrasi ini diikuti oleh 35 kampus di Jogja dan masyarakat umum. Sedangkan basis massa dari kelompok itu mencapai tiga ribu orang.

"Karena itu kita buat teaterikal dari mahasiswa ISI Jogja juga dan orasi dari masyarakat dan mahasiswa lalu ditutup hiburan pentas musik. Teaterikal lebih ke soal mimbar demokrasi, dinasti politik dan demokrasi yang dikebiri," ucapnya.

Suasana Mimbar Demokrasi bertajuk 'Mahasiswa Bersama Rakyat Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM' di Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Jogja, Bantul, Kamis (23/11/2023). Foto: Pradito Rida Pertana/detikJogja

Aksi Bergulir untuk Sadarkan Masyarakat Demokrasi Indonesia Mundur

Menurutnya, aksi seperti ini akan terus berlanjut untuk mengawal dan menyadarkan masyarakat jika demokrasi di Indonesia sudah mengalami kemunduran. Apalagi, awal tahun 2024 sudah bergulir Pemilu khususnya Pilpres.

"Khususnya satu, terkait isu pemilu agar berjalan secara demokratis. Karena demokrasi harus tidak ada yang mengganggu apalagi dikebiri dengan kepentingan oligarki atau kepentingan kekeluargaan," ujarnya.

Sementara itu, Humas Aliansi Jaga Demokrasi Nur Rohman menambahkan, bahwa mimbar demokrasi ini tidak hanya menyoroti soal putusan MK yang mengebiri keadilan hingga hukum di Indonesia. Selain itu, soal kebebasan berekspresi, hingga aktivis-aktivis yang dikriminalisasi.

"Kemudian soal penuntasan kasus pelanggaran HAM selama 10 tahun janji Jokowi hingga hari ini tidak tercapai. Apalagi, hari ini etika para elite yang luar biasa bejat moralnya, tidak memikirkan soal legalitas hukum tetapi etika moral diabaikan," katanya.